ASOSIASI BKAD JAJAKI KERJASAMA DENGAN BANK 9 JAMBI

Kamis, 20 Juni 2013 bertempat aula Bank 9 Jambi Cabang Tanjung jabung timur dilaksanakan pertemuan antara PNPM-MPd dan Bank 9 Jambi yang langsung difasilitasi oleh Kacab Bank 9 Jambi dihadiri oleh Asosiasi BKAD dan UPK serta beberapa fasilitator.

Pertemuan ini merupakan gagasan awal dalam  dalam rangka penguatan kelembagaan dan ekonomi sebagai wujud dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank 9 jambi cabang tanjabtim.

 kedepan gagasan-gasan yang tertuang didalam pertemuan setelah melalui proses presentasi dan diskusi akan lebih distrukturalkan dalam bentuk MOU antara Asosiasi BKAD dan Bank 9 Jambi, 

Alberi Samra 

Fasilitator Kecamatan Muara Sabak Timur

SADU MANDIRI

SUDAHKAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MENJAWAB MASALAH MASYARAKAT

Ketika ada pertanyaan yang mengemuka, seberapa pentingkah existensi program pemberdayaan diberlakukan dan dijaga di negeri ini selama berpuluh tahun?  Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya republic ini  semenjak diproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 hingga hari ini belum terlepas kepada persoalan pengangguran dan kemiskinan.  Masalah pengangguran dipicu oleh rendahnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat, dengan arti kata Pemerintah sebagaimana amanat konstitusi UUD 45 belum mampu menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia yang jumlahnya terbesar keempat skala dunia, yang dampaknya melahirkan pengangguran dan lebih jauh lagi menyebabkan kemiskinan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1994, dimana banyak proyek pengembangan / pemberdayaan masyarakat diluncurkan di masing-masing sector diantaranya IDT, P3DT, PKT, hingga PPK yang mana banyak kerancuan karena masing-masing program memiliki nama dan ukuran yang berbeda-beda. Sehingga banyak kritik terhadap program tersebut diantaranya keterlibatan pemerintah daerah kurang, ketergantungan kepada konsultan, keterlibatan masyarakat belum partisipatif, dan lainnya sehingga diperlukan program yang betul-betul mampu menjawab masalah kemiskinan, memberikan manfaat langsung kepada penduduk miskin dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program tersebut.

Berangkat dari realita tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Palu,Sulawesi Tengah  meluncurkan  program pemberdayaan dengan paradigma baru yang kemudian dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) memiliki visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin diperdesaan.  Guna mencapai visi tersebut strategi yang dikembangkan PNPM-MPd yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, mengembangkan kerjasama antar desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa disetiap Kecamatan.  Pada pelaksanaannya  PNPM-MPd menerapkan prinsip-prinsip SIKOMPAK  BERLANJUT yang merupakan akronim dari transparanSI, Kesetaraan dan keadilan gender, Otonomi, Orientasi pada masyarakat miskin, deMokratis,  Partisipasi, Prioritas, Akuntable dan transparansi, BERtumpu pada pembangunan manusia,  dan keberlanjutan.

Hingga 5 tahun sejak peluncurannya, banyak keberhasilan PNPM-MPd di tengah masyarakat diantaranya penyediaan lapangan kerja, meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin melalui bantuan pinjaman permodalan, terbangunnya sarana dan prasarana di perdesaan, tumbuh kembangnya partisipasi dan jiwa kompetisi di kalangan masyarakat.

Ketika masih ada pertanyaan senada dengan judul tulisan ini ditengah masyarakat, kiranya perlu bagi setiap pelaku PNPM-MPd mempertanyakan pada dirinya sendiri, sudahkah kebijakan PNPM tersosialisasi dengan baik di masyarakat, atau sudahkah setiap tindakan kita dijalankan sesuai aturan dan prinsip-prinsip  program???          

S. Effendy

                                                                                                                 Ketua Upk Sadu